Pilkada Lewat DPRD dan Tarik-Menarik Demokrasi di Lingkar Kekuasaan
BeritaTimesNews - Pilkada lewat DPRD dan tarik-menarik demokrasi di lingkar kekuasaan. Tarik-menarik inilah yang kini menentukan ke mana demokrasi Indonesia akan bergerak: tetap bertumpu pada rakyat, atau kembali berputar di lingkar kekuasaan elite.
Pilkada Lewat DPRD dan Tarik-Menarik Demokrasi di Lingkar Kekuasaan
Menjelang akhir 2025, saat sebagian besar orang sibuk menghitung sisa cuti dan menyusun resolusi, sejumlah elite partai justru memilih berkumpul diam-diam.
 |
| Pilkada lewat DPRD dan tarik-menarik demokrasi di lingkar kekuasaan |
Lokasinya bukan sembarang tempat: sebuah rumah dinas di Widya Candra, Jakarta Selatan—alamat lama bagi pertemuan politik kelas atas yang jarang diumumkan ke publik.
Topik yang dibahas pun bukan hal sepele. Wacana lama yang sempat dikubur dua dekade lalu kembali diangkat: menghentikan Pilkada langsung dan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.
Tak ada undangan resmi, tak ada konferensi pers. Namun perbincangan tertutup itu, seperti banyak pertemuan elite sebelumnya, akhirnya bocor.
Laporan Tempo menyebut, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta petinggi Gerindra, Dasco Ahmad, yang datang belakangan.
Mereka sedang membicarakan satu isu yang berpotensi mengubah lanskap demokrasi lokal Indonesia.
Gagasan Lama yang Dihidupkan Kembali
Pilkada lewat DPRD bukan barang baru. Indonesia pernah menjalankannya sejak Orde Baru hingga awal Reformasi.
Namun sejak 2005, Pilkada langsung diposisikan sebagai tonggak penting desentralisasi: kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan oleh kompromi elite partai di parlemen.
Kini, hampir dua puluh tahun kemudian, gagasan itu muncul kembali ke permukaan.
Sumber Tempo menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai penggerak utama. Sejak 2024, Prabowo disebut berulang kali menyampaikan keinginannya meninjau ulang Pilkada langsung.
Argumennya terdengar familiar—dan sekilas masuk akal. Biaya demokrasi dinilai terlalu mahal. Ongkos penyelenggaraan, logistik, honor petugas, pengamanan, hingga konflik sosial dianggap membebani negara dan daerah.
Di tengah agenda pembangunan besar-besaran, Pilkada langsung dipersepsikan sebagai kemewahan yang tak lagi efisien.
Narasi efisiensi inilah yang menjadi pintu masuk. Dan di Widya Candra, Golkar, PKB, dan PAN disebut mencapai kesepahaman awal.
Demokratis, Tapi Tidak Langsung?
Masalahnya, kesepakatan elite tidak serta-merta menjawab satu pertanyaan krusial: di mana letak demokrasi jika Pilkada tak lagi langsung?
Dalam diskusi internal, berbagai skema kompromi mulai diuji. Ada gagasan melibatkan publik di tahap awal—masyarakat menjaring atau mengusulkan nama calon, sementara DPRD melakukan seleksi dan pemilihan akhir.
Skema lain adalah Pilkada asimetris: pemilihan tak langsung hanya diterapkan di daerah tertentu, seperti wilayah 3T atau daerah dengan tingkat pendidikan politik rendah.
Namun celahnya tetap besar. Nasib calon independen menjadi tanda tanya. Dalam sistem DPRD, calon tanpa partai praktis kehilangan ruang.
Pengalaman masa lalu juga menunjukkan satu hal yang sulit dibantah: pemilihan lewat parlemen rawan transaksi politik dan kompromi elite, jauh dari kontrol publik.
Koalisi Pemerintah yang Belum Sepenuhnya Solid
Meski tiga partai menyatakan dukungan awal, koalisi pemerintah belum bulat. Demokrat, PKS, dan NasDem masih berhitung.
Bagi Demokrat, isu ini membuka kembali memori politik yang sensitif. Pada 2014, saat DPR mengesahkan Pilkada lewat DPRD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—pendiri Demokrat—menerbitkan Perppu untuk membatalkannya dan mengembalikan Pilkada langsung.
Langkah itu menjadi bagian penting dari warisan politik SBY.
Kini Demokrat berada di posisi serba sulit: menjaga soliditas koalisi atau konsisten pada sejarahnya sendiri.
Situasi kian rumit karena sehari sebelum pertemuan Widya Candra, Prabowo bertemu SBY di Kertanegara.
Pertemuan tertutup selama sekitar satu setengah jam itu disebut ikut menyinggung soal Pilkada, meski tak ada pernyataan resmi tentang sikap SBY.
Di internal Gerindra sendiri, suara juga belum satu. Ada yang mendorong revisi undang-undang secepat mungkin, memanfaatkan momentum awal pemerintahan. Tapi ada pula yang mengingatkan risiko politik jangka panjang, terutama menjelang 2029.
Golkar dan Hitung-Hitungan Kekuasaan Lokal
Di antara partai koalisi, Golkar disebut paling diuntungkan jika Pilkada lewat DPRD diterapkan. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan Golkar menguasai DPRD di 14 provinsi dan lebih dari 100 kabupaten/ kota.
Dalam sistem pemilihan lewat parlemen, peta kursi menjadi kunci utama.
Ini bukan semata soal peluang memenangkan kepala daerah.
Lebih dari itu, ada soal kendali birokrasi dan sumber daya lokal. Kepala daerah hasil pemilihan DPRD cenderung memiliki ketergantungan politik yang lebih kuat kepada partai pengusungnya.
Kalkulasi ini terbaca jelas oleh partai lain.
Putusan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah sebenarnya membuka ruang kompetisi lebih luas dalam Pilkada langsung.
Sistem DPRD justru bergerak ke arah sebaliknya: mempersempit kompetisi dan menguntungkan partai mapan.
Tes Ombak dan Bayang-Bayang Demonstrasi
Elite partai sadar betul, isu ini bukan perkara ringan. Trauma demonstrasi besar Agustus 2024 masih membekas.
Saat itu, perubahan aturan politik memicu gelombang protes luas yang nyaris melumpuhkan ibu kota.
Karena itu, strategi yang dipilih adalah tes ombak.
Isu dilempar perlahan, reaksi publik diukur, eskalasi dijaga. Dalam retret menteri di Hambalang, Prabowo bahkan disebut meminta para menteri menahan diri dari pernyataan publik soal Pilkada DPRD.
Risikonya tetap ada—dan besar. Selama dua dekade, Pilkada langsung telah menjadi simbol kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Menghapusnya mudah dipersepsikan sebagai langkah mundur demokrasi.
PDIP dan Perlawanan dari Luar Pemerintah
Di luar koalisi pemerintah, PDIP mengambil sikap paling tegas. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara terbuka menolak Pilkada tidak langsung.
Bagi PDIP, mekanisme itu bertentangan dengan semangat Reformasi dan berpotensi melanggar konstitusi.
Menariknya, sikap PDIP kali ini relatif solid. Tidak seperti isu lain yang kerap memecah fraksi, penolakan terhadap Pilkada DPRD nyaris tanpa perbedaan suara.
Masyarakat sipil pun mulai bergerak. Akademisi dan aktivis demokrasi menyusun kajian hukum, mengingatkan bahwa asas pemilu—langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—bukan sekadar prosedur teknis, melainkan prinsip dasar demokrasi.
Tekanan juga diarahkan ke Mahkamah Konstitusi. Meski MK tak memiliki kewenangan mengeluarkan “fatwa” politik, opini publik terus dipanaskan.
Lebih dari Sekadar Pilkada
Bagi Tempo, isu Pilkada lewat DPRD tidak berdiri sendiri. Ia berpotensi menjadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih besar.
Jika pemilihan kepala daerah bisa dikembalikan ke parlemen, pertanyaan berikutnya sulit dihindari: apakah pemilihan presiden langsung akan tetap aman?
Kekhawatiran ini mungkin terdengar spekulatif. Namun sejarah Indonesia menunjukkan, demokrasi jarang runtuh sekaligus. Ia lebih sering terkikis perlahan, lewat perubahan yang tampak teknis dan rasional.
Pilkada langsung memang menyimpan banyak masalah—politik uang, konflik horizontal, biaya mahal. Tapi solusi atas problem itu semestinya berupa perbaikan sistem, penegakan hukum, dan pembatasan ongkos politik. Bukan dengan mencabut hak warga untuk memilih pemimpinnya.
Di Widya Candra, diskusi elite mungkin terdengar pragmatis. Namun di luar pagar rumah dinas, jutaan pemilih memandang Pilkada sebagai satu-satunya ruang menentukan arah daerahnya.
Tarik-menarik inilah yang kini menentukan ke mana demokrasi Indonesia akan bergerak: tetap bertumpu pada rakyat, atau kembali berputar di lingkar kekuasaan elite.
Referensi:
Tayangan Youtube: Upaya Koalisi Prabowo Mengegolkan Pilkada Lewat DPRD | Bocor Alus Politik | Tempo.co
https://www.youtube.com/watch?v=pTAGc0hxlqA
Artikel ini sudah tayang di Berita Times dengan judul Pilkada Lewat DPRD dan Tarik-Menarik Demokrasi di Lingkar Kekuasaan.
